Jurnal Alternatif - Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

Intelijen Keamanan Polri Dalam Pengendalian Mobilitas Global: Gagasan Model Intelijen Migrasi Berbasis Kepolisian

Saifan Nadhir — 2026-05-13

Mobilitas global yang terus meningkat telah menciptakan tantangan baru bagi keamanan nasional, khususnya dalam pengendalian pergerakan orang asing yang berpotensi membawa ancaman kejahatan transnasional. Intelijen kepolisian (police intelligence) sebagai instrumen deteksi dini memiliki peran strategis dalam manajemen migrasi berbasis risiko (risk-based migration management). Kajian ini menganalisis peran Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri dalam pengendalian mobilitas global dengan pendekatan intelligence-led policing (ILP), mengintegrasikan kerangka yuridis nasional dan perbandingan sistem internasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, dengan bahan hukum dari regulasi nasional, konvensi internasional, serta data empiris kasus kejahatan berbasis migrasi di Indonesia. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan (gap) signifikan antara kewenangan intelijen kepolisian Indonesia dengan kebutuhan pengendalian mobilitas global yang kian kompleks, terutama dalam aspek integrasi data lintas lembaga, pertukaran intelijen internasional, dan adaptasi teknologi. Tulisan ini menawarkan kebaruan konseptual berupa model "Intelijen Migrasi Berbasis Kepolisian" (Police-Based Migration Intelligence) sebagai rekomendasi kebijakan untuk memperkuat posisi Intelkam Polri dalam ekosistem keamanan nasional yang responsif terhadap dinamika mobilitas global.

The United Nations Role in Managing International Conflicts : A Case Study of East Timor

Rima Fauziah Ramadhani — 2026-05-21

After the human rights violations that occurred in Dili (1991) and in the city of Liquica (1999), the União Democrática Timorense (UDT) and FRETILIN united to form the Council for Timorese National Resistance (CNRT) with the goal of continuing their struggle to achieve full independence, with Xanana Gusmão as its president. In May 1998, the fall of the Soeharto regime and the drastic political changes in Indonesia opened the door for international negotiations between Portugal, the United Nations, and Indonesia, allowing a referendum to be held for the people of East Timor, to decide whether they preferred autonomy or independence from Indonesia. International NGOs such as the East Timor Action Network (ETAN), the Catholic Church, and members of FRETILIN living in exile continued to raise the issue of East Timor’s independence. The proposal for East Timor’s independence gained international sympathy, primarily due to Indonesia’s illegal occupation in 1976 and the human rights violations, which were seen as leading to genocide.

Resolusi Sengketa Teritorial Pulau Sipadan dan Ligitan Antara Indonesia dan Malaysia: Analisis Dinamika Politik

Laras Destriana — 2026-05-13

Sengketa teritorial Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia mencerminkan kompleksitas hubungan internasional di Asia Tenggara yang berakar pada warisan kolonial serta lemahnya pengeasan batas kedaulatan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa tersebut melalui perspektif International Dispute Settlement Theory J.G. Merrills (1984,2011), yang menekankan pentingnya penyelesaian damai melalui jalur hukum, diplomasi dan arbitrase internasional sebagai instrumen utama menjaga perdamaian global. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, pwnwlitian ii menelaah sumber akademik, putusan Mahkamah Internasional (ICJ) serta peran ASEAN dalam memfasilitasi stabilitas regional. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemenganan malaysia di Mahkamah Internasional tahun 2002 (ICJ) didasarkan pada prinsip effectivite atau penguasaan efektif, sedangkan klaim Indonesia berdasarkan uti possidetis juris kurang didukung bukti administratif dan historis konkret. Hal ini menegaskan bahwa penguasaan nyata dilapangan menjadi faktor penentu dalam penyelesaian sengketa teritorial. Selain itu, penelitin ini menemukan bahwa peran ASEAN masih terbatas pada aspek normatif dan diplomatik tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kelemahan diplomasi yuridis dan kurangnya penguasaan efektif menyebabkan Indonesia kehilangan posisi strategis, sehingga penguatan kapasitas hukum mempertahankan kedaulatan wilayah di masa depan, dan penguatan kapasitas hukum internasional, diplomasi maritim, dan koordinasi antar lembaga nasional menjadi kunci mempertahankan kedaulatan dan stabilitas kawasan.

GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM (GERD) SEBAGAI ISU STRATEGISl HUMAN SECURITY DI SUNGAI NIL

Ira Wulandari — 2026-05-13

Pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) di Sungai Nil telah memicu dinamika geopolitik dan sosial yang signifikan di kawasan Afrika Timur Laut. Ketergantungan Mesir terhadap Sungai Nil menjadikan proyek ini sebagai isu strategis yang menyentuh dimensi keamanan manusia (human security), terutama terkait ketahanan pangan, ekonomi, dan lingkungan masyarakat di sepanjang aliran sungai. Sementara bagi Ethiopia, GERD melambangkan kemandirian ekonomi dan kebangkitan nasional melalui pemanfaatan energi terbarukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembangunan GERD memengaruhi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Sungai Nil dari perspektif human security. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, menggunakan data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan dokumen kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya air lintas batas. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelusuri keterkaitan antara proyek GERD dan aspek-aspek human security, seperti ketahanan pangan, ekonomi, sosial, dan lingkungan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa GERD memiliki implikasi ganda: sebagai peluang kerja sama regional dan sekaligus sumber ketegangan geopolitik akibat ketimpangan persepsi dan akses terhadap sumber daya air. Kerja sama berbasis kepercayaan dan transparansi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di Lembah Sungai Nil.

IMPACT OF IRAN’S CLOSURE AT STRAIT HORMUZ ON UNITED STATE’S SECURITY INTERESTS

Rafa Satya Lanange Hermawan — 2026-05-21

ABSTRACT

Iran’s potential closure of the Strait of Hormuz represents a complex strategic issue because it involves not only regional tensions in the Gulf but also energy security, global economic stability, and the national security interests of the United States. As one of the world’s most vital oil transit routes, any disruption in the Strait of Hormuz may trigger rising oil prices, disrupt global supply chains, and intensify geopolitical confrontation. This study aims to analyze how Iran’s strategy of closing the Strait of Hormuz affects the security dynamics of the United States. The research employs a descriptive qualitative method based on library research, drawing on academic literature, policy documents, and relevant sources on Iran-United States relations in the Gulf region. The findings indicate that Iran’s threat in the Strait of Hormuz disrupts U.S. energy security, encourages the United States to increase its military presence in the Gulf through naval patrols and regional security cooperation, and enhances Iran’s geopolitical bargaining position against the United States. Therefore, the Strait of Hormuz functions as a strategic instrument used by Iran to exert political, economic, and military pressure on the United States.

PERUBAHAN IKLIM SEBAGAI INSTRUMEN DIPLOMASI AUSTRALIA DI KAWASAN PASIFIK

Qoniatul Khasanah Sahidin — 2026-05-21

Artikel ini mengkaji bagaimana perubahan iklim dimanfaatkan sebagai instrumen diplomasi oleh Australia di kawasan Pasifik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan kerangka diplomasi iklim, penelitian ini menganalisis strategi Australia dalam membangun pengaruh melalui bantuan iklim, kemitraan regional, dan pendekatan normatif. Data diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan organisasi internasional, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi iklim memperkuat posisi soft power Australia sekaligus merespons dinamika geopolitik, khususnya dalam menghadapi pengaruh Tiongkok. Namun, efektivitasnya sering terhambat oleh ketidaksesuaian antara kebijakan luar negeri dan domestik serta polarisasi politik dalam negeri. Negara-negara Pasifik menunjukkan sikap ambivalen—mengapresiasi dukungan Australia, namun juga mengkritik ketergantungannya pada energi fosil. Artikel ini menyimpulkan bahwa efektivitas diplomasi iklim Australia bergantung pada kemampuannya menyelaraskan tindakan domestik dengan ekspektasi internasional, untuk menjaga kredibilitas dan kepemimpinan regional yang berkelanjutan.