This is an outdated version published on 2025-11-07. Read the most recent version.

Peran Kebijakan Publik Dalam Penanganan Disinformasi Dan Literasi Digital Di Era Media Sosial

Authors

  • Deradjat Mahadi Sasongko Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya
  • Allene Hileary Tandilangi Mahasiswa Prodi Administrasi Negara, FISIP Universitas Jayabaya

Keywords:

Kebijakan publik, literasi digital, media sosial, hoaks

Abstract

Pertumbuhan penggunaan media sosial telah memperluas akses informasi, namun sekaligus memunculkan tantangan serius berupa penyebaran disinformasi. Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan publik berperan dalam menanggulangi disinformasi serta meningkatkan literasi digital di Indonesia. Pendekatan penelitian dilakukan melalui telaah pustaka dan analisis dokumen kebijakan, termasuk data perkembangan kasus hoaks pada periode 2018–2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan penyebaran hoaks cenderung muncul pada situasi sosial tertentu, seperti masa pandemi dan tahun politik. Pemerintah telah melakukan sejumlah langkah, seperti pemantauan konten, klarifikasi informasi, dan program literasi digital, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antar lembaga, keterbukaan platform digital, dan kemampuan masyarakat dalam menilai informasi. Oleh karena itu, kebijakan publik yang efektif perlu menggabungkan aspek pengaturan, edukasi, dan partisipasi masyarakat untuk memperkuat ketahanan informasi secara berkelanjutan.

Downloads

Published

2025-11-07

Versions

How to Cite

Sasongko, D. M., & Tandilangi, A. H. (2025). Peran Kebijakan Publik Dalam Penanganan Disinformasi Dan Literasi Digital Di Era Media Sosial. Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, 25(1), 24–29. Retrieved from https://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/400