Pemangkasan Transfer Ke Daerah Dalam APBN 2026 dan Tantangan Desentralisasi Fiskal: Studi Kasus Provinsi Riau

Abstract

Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 terjadi ketika pemerintah daerah masih memegang tanggung jawab utama atas pelayanan publik. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan penting bagi desentralisasi fiskal, yaitu bagaimana daerah mempertahankan kapasitas kebijakannya ketika sumber pembiayaan antarpemerintah dikurangi. Artikel ini mengkaji konsekuensi pemangkasan TKD 2026 terhadap desentralisasi fiskal, ruang fiskal, dan layanan dasar di Provinsi Riau. Riau dipilih sebagai kasus kritis karena memiliki basis ekonomi sumber daya alam, namun pemerintah provinsi serta kabupaten/kotanya masih mengandalkan transfer pusat. Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan menelaah dokumen kebijakan fiskal, informasi APBD Riau, peraturan, publikasi kebijakan, dan literatur akademik yang relevan. Hasil telaah memperlihatkan bahwa berkurangnya TKD menekan ruang fiskal Riau dan berpotensi memperkuat kecenderungan resentralisasi dalam hubungan keuangan pusat-daerah. Kerentanan antarjenis layanan tidak sama. Infrastruktur yang membutuhkan belanja modal memiliki risiko terbesar, sedangkan pendidikan, kesehatan, program pengurangan kemiskinan, dan administrasi publik menghadapi tekanan sedang sampai cukup tinggi sesuai dengan pilihan penyesuaian APBD. Dengan demikian, pemangkasan TKD dapat dinilai berdampak nyata pada kapasitas fiskal dan kebijakan Riau, tetapi belum dapat dijadikan bukti bahwa semua layanan publik telah menurun tanpa data realisasi sektoral dan indikator kinerja.