Integrasi Satu Data Indonesia dan Pemerintah Digital: Model Tata Kelola Data Lintas Instansi untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik

Abstract

Fragmentasi data antarinstansi pemerintah masih menjadi kendala struktural dalam perumusan kebijakan publik berbasis bukti di Indonesia, meskipun kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) telah diberlakukan sejak 2019 untuk menstandardisasi tata kelola data pada seluruh tingkatan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi tata kelola data lintas instansi dalam kerangka SDI dan pemerintah digital, mengidentifikasi faktor penghambat integrasinya, serta merumuskan model tata kelola data lintas instansi yang dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi dokumen (desk research) yang memadukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menelaah regulasi, laporan capaian kinerja SDI, serta literatur akademik nasional dan internasional secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SDI masih terkendala oleh lemahnya kepemimpinan fasilitatif, ego sektoral antarlembaga, ketimpangan kapasitas kelembagaan daerah, serta interoperabilitas teknis yang belum merata, sehingga indeks capaian SDI di berbagai daerah masih berada pada kategori cukup. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model tata kelola data lintas instansi empat pilar, yakni penguatan kelembagaan dan regulasi, standardisasi dan interoperabilitas data, kolaborasi multipihak, serta pemanfaatan data untuk siklus kebijakan berbasis bukti yang mengintegrasikan prinsip Satu Data Indonesia dengan arsitektur pemerintah digital. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola data lintas instansi bukan sekadar persoalan teknis-infrastruktural, melainkan persoalan kelembagaan dan politik-birokrasi yang menuntut kepemimpinan kolaboratif untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih responsif, akurat, dan akuntabel.