Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif

Keputusan dan Kebijakan Secara Politik Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi Merupakan Hak Mutlak Presiden Terhadap Warga Negara Sesuai Dengan UUD 1945

2026-02-20T04:46:31+00:00

Berdasarkan Pasal 14 UUD 1945, Presiden mempunyai kekuasaan untuk memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan lembaga lain yaitu, DPR untuk amnesti dan abolisi, dan Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabilitasi. Untuk menjalankan kekuasaan tersebut diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraannya. Khusus untuk grasi, saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Sedangkan untuk amnesti, abolisi dan rehabilitasi hingga saat ini belum diatur secara tegas dalam sebuah undang-undang, sehingga dalam penyelenggaraanya hanya mendasarkan pada UUD 1945. Mengacu kepada Pasal 43 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dinyatakan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang harus disertai dengan Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini selain untuk memenuhi persyaratan penyusunan Undang-Undang juga dilakukan dalam rangka memberikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang melatarbelakangi perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang dimaksud

Analisis Kebijakan Publik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Sebagai Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Ketahanan Gizi Masyarakat

2026-02-22T23:17:27+00:00

Kebijakan publik memiliki peran strategis dalam mengatasi masalah sosial, termasuk persoalan gizi masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berupaya menekan angka stunting dan kekurangan gizi yang masih tinggi di berbagai daerah. Program ini diimplementasikan dengan melibatkan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pelaksanaan program MBG juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan petani lokal. Analisis terhadap kebijakan ini penting dilakukan untuk menilai efektivitas, keberlanjutan, dan dampak sosial ekonomi yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kajian literatur terhadap data dan regulasi terkait program MBG. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sinergi antarinstansi, ketersediaan anggaran, serta mekanisme pengawasan yang baik. Kajian ini diharapkan menjadi masukan dalam penguatan kebijakan publik berbasis ketahanan gizi dan kesejahteraan masyarakat.

Efektivitas Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan

2026-02-23T02:13:40+00:00

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan kebijakan pemerintah di sektor pendidikan yang bertujuan memperluas kesempatan belajar bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan hambatan ekonomi yang selama ini menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan dan meningkatnya risiko putus sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam meningkatkan akses pendidikan di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kendala dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen, meliputi dokumen kebijakan pemerintah, laporan resmi kementerian terkait, data statistik, publikasi ilmiah, serta pemberitaan media massa. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dengan menitikberatkan pada indikator efektivitas kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kartu Indonesia Pintar secara umum cukup efektif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar dan menekan risiko putus sekolah. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini belum sepenuhnya optimal akibat masih adanya permasalahan ketepatan sasaran penerima, pemerataan antarwilayah, serta keterbatasan pengawasan dan sosialisasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan Kartu Indonesia Pintar sangat bergantung pada kualitas implementasi dan tata kelola kebijakan.

Peran Kebijakan Publik Dalam Penanganan Disinformasi Dan Literasi Digital Di Era Media Sosial

2026-02-23T03:26:06+00:00

Pertumbuhan penggunaan kece slot media sosial telah memperluas akses informasi, namun sekaligus memunculkan tantangan serius berupa penyebaran kece slot disinformasi. Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan publik berperan dalam menanggulangi disinformasi serta meningkatkan literasi digital di Indonesia. Pendekatan penelitian dilakukan melalui telaah pustaka dan analisis dokumen kebijakan, termasuk data perkembangan kasus hoaks pada periode 2018–2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan penyebaran hoaks cenderung muncul pada situasi sosial tertentu, seperti masa pandemi dan tahun politik. Pemerintah telah melakukan sejumlah langkah, seperti pemantauan konten, klarifikasi informasi, dan program literasi digital, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antar lembaga, keterbukaan platform digital, dan kemampuan masyarakat dalam menilai informasi. Oleh karena itu, kebijakan publik yang efektif perlu menggabungkan aspek pengaturan, edukasi, dan partisipasi masyarakat untuk memperkuat ketahanan informasi secara berkelanjutan.

Analisis Kebijakan Publik Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin BPOM: Studi Kasus Shopee dan Tiktok Shop

2026-02-24T15:18:28+00:00

Peredaran kosmetik yang tidak gacorwin memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan kebijakan publik di Indonesia, terutama terkait aspek kesehatan masyarakat dan perlindungan konsumen. Ekspansi perdagangan digital gacorwin melalui e-commerce dan social commerce, termasuk Shopee dan TikTok Shop, telah mengubah pola distribusi kosmetik dan membuka peluang semakin luas bagi masuknya produk ilegal ke pasar daring. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana kebijakan publik bekerja dalam mengendalikan peredaran kosmetik tanpa izin BPOM di platform digital. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus berbasis analisis kebijakan, menggunakan data sekunder berupa regulasi, laporan resmi BPOM, pemberitaan media daring, serta kajian akademik. Temuan gacorwin penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk menjamin efektivitas pengendalian kosmetik ilegal di ruang digital. Lemahnya peran pengawasan platform, rendahnya pemahaman konsumen, orientasi keuntungan pelaku usaha, serta keterbatasan kapasitas pengawasan negara berkontribusi pada berlanjutnya peredaran kosmetik ilegal. Kondisi ini mencerminkan tantangan tata kelola kebijakan publik dalam merespons dinamika ekonomi digital yang terus berkembang.

Dinamika Opini Publik Terhadap Kebijakan Tarif TransJakarta

2026-02-26T07:21:51+00:00

Kebijakan publik sering kali menimbulkan perdebatan, terutama ketika menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seperti transportasi. Artikel ini menganalisis dinamika opini publik terhadap rencana kenaikan tarif TransJakarta yang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta (Dishub DKI) pada tahun 2025. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis analisis isi dan opini publik, penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat yang terekam slot777 melalui media daring dan media sosial, serta menelaah komunikasi pemerintah dalam merespons kritik publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa opini publik terhadap rencana kenaikan tarif cenderung negatif, didorong oleh persepsi ketidakadilan ekonomi dan lemahnya komunikasi transparan dari pemerintah. Pemerintah DKI dinilai gagal menyampaikan urgensi dan manfaat kebijakan secara empatik, sehingga menimbulkan ketegangan opini antara kebutuhan fiskal dan kesejahteraan publik. Artikel ini merekomendasikan pentingnya strategi komunikasi publik yang partisipatif dan berbasis empati dalam setiap kebijakan tarif layanan publik.

Komunikasi Politik Presiden Donald Trump Tentang Iran (Global Governance in The 21st Century)

2026-02-28T02:58:07+00:00

Tulisan ini berusah memahami gacor slot pernyataan Presiden AS Donald Trump tentang Iran di tahun 2026. Dari dukungannya pada para demonstran, keinginannya untuk bertemu dengan Ali Khamenei hingga keherannya mengapa Iran tidak menyerah, meski telah ditekan dengan sanksi ekonomi dan pengerahan angkatan perang. Data-data penelitian ini diperoleh dari berita-berita tentang Iran-AS yang ada dalam akun facebook penulis (Subarno Wijatmadja) selama bulan Januari-Februari 2026 dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Temuan dari penelitian ini gacor slot menegaskan bahwa Presiden AS Donald Trump gagal mencapai tujuannya, yaitu mengganti Ayatollah Ali Khamenei dan ancaman untuk perang terbuka dengan Iran. Maka dari itu disarankan agar Iran-As meneruskan perundingan lagi dan lagi.