Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif

Transformasi Manajemen Pemerintahan Daerah Melalui Kepemimpinan Politik Lokal: Studi Kasus Davao City - Filipina

Allene H Tandilangi, Ambarwati — Mon, 16 Feb 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini menganalisis transformasi manajemen pemerintahan daerah melalui intervensi kepemimpinan politik lokal dengan studi kasus di Davao City, Filipina. Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana mengatasi patologi birokrasi yang kaku serta krisis keamanan akut melalui kelenturan kepemimpinan dan reformasi budaya organisasi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menyintesis taksonomi kepemimpinan situasional, teori budaya organisasi, dan konsep policy entrepreneurship. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan gaya kepemimpinan adaptif secara taktis mampu menyeimbangkan ketegasan penegakan hukum eksternal dan fleksibilitas reformasi internal. Bertindak sebagai policy entrepreneur, kepemimpinan lokal mendobrak kepatuhan birokrasi formal melalui pelembagaan Public Safety and Security Command Center (PSSCC), Davao Central 911, dan sistem Business One-Stop Shop (BOSS). Intervensi ini secara konkrit meningkatkan kepuasan masyarakat hingga mencapai angka 88-90% pada aspek responsivitas pelayanan, serta melonjakkan investasi daerah secara signifikan dari 12 miliar PHP menjadi 47 miliar PHP. Meskipun sukses mendongkrak kinerja tata kelola, model ini menghadapi tantangan keberlanjutan jangka panjang akibat tingginya ketergantungan pada figuritas personal pemimpin (personality-driven). Studi ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan adaptif merupakan katalisator utama transformasi birokrasi, namun pelembagaan sistem mandiri mutlak diperlukan demi menjamin keberlanjutan kinerja pelayanan publik.

Peran Human Relations dalam Meningkatkan Kinerja dan Menciptakan Lingkungan Kerja yang Harmonis di Organisasi Modern

Awalya Salwa P Nurcahya, Ida Zubaedah, Winarni — Sat, 21 Feb 2026 00:00:00 +0000

Human relations merupakan salah satu aspek fundamental dalam manajemen sumber daya manusia yang sering kali kurang mendapat perhatian proporsional dibandingkan dengan aspek teknis seperti kompensasi, pelatihan, atau sistem penilaian kinerja. Padahal, kualitas hubungan antarmanusia di dalam organisasi, baik hubungan atasan-bawahan maupun hubungan antarrekan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja individu, kohesi tim, dan iklim kerja secara keseluruhan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran human relations dalam meningkatkan kinerja karyawan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang harmonis pada organisasi modern yang menghadapi tantangan kompleksitas struktural, keragaman generasi, dan transformasi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dan mensintesis berbagai literatur ilmiah yang relevan, baik jurnal nasional maupun internasional yang terbit dalam rentang tahun 2020 hingga 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa human relations berperan sebagai mediator penting yang menjembatani kebutuhan psikologis karyawan dengan tujuan strategis organisasi, melalui komunikasi terbuka, empati, penghargaan, dan pengelolaan konflik yang konstruktif. Selain itu, ditemukan bahwa efektivitas human relations dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat, mulai dari gaya kepemimpinan hingga hambatan komunikasi lintas generasi dan budaya kerja jarak jauh. Artikel ini merekomendasikan strategi implementasi human relations yang terintegrasi dengan kebijakan sumber daya manusia agar organisasi mampu membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berbasis modal manusia.

Reformasi Partai Politik dalam Memperkuat Demokrasi Indonesia Menuju Pemilu 2029: Tantangan, Strategi, dan Model PENTA Sebagai Kerangka Konseptual Penguatan Kelembagaan

Ngudi Astuti — Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 +0000

Partai politik memainkan peran sentral dalam sistem demokrasi dengan berfungsi sebagai institusi yang menyediakan representasi politik, rekrutmen kepemimpinan, dan pendidikan kewarganegaraan. Namun, partai politik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan, termasuk lemahnya demokrasi internal, dominasi elite, keterbatasan transparansi dalam pembiayaan politik, belum optimalnya pengembangan kader, serta tata kelola organisasi yang belum efektif. Berbagai tantangan tersebut berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan publik dan melemahnya kualitas tata kelola pemerintahan yang demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan reformasi partai politik serta mengembangkan kerangka konseptual untuk memperkuat kelembagaan partai politik menuju Pemilihan Umum Tahun 2029. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji literatur akademik, kerangka hukum, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan partai politik, demokrasi, dan pelembagaan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi partai politik yang efektif memerlukan lima dimensi strategis, yaitu penguatan demokrasi internal, rekrutmen politik berbasis merit, pembiayaan politik yang transparan dan akuntabel, transformasi digital dalam tata kelola partai, serta pendidikan politik yang berkelanjutan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan Model PENTA (Political Party Governance Strengthening Model) sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan kelima dimensi tersebut ke dalam strategi yang komprehensif untuk reformasi kelembagaan partai politik. Model PENTA menjadi kontribusi konseptual utama penelitian ini dengan menawarkan pendekatan terpadu untuk memperkuat tata kelola dan pelembagaan partai politik serta konsolidasi demokrasi di Indonesia menuju Pemilihan Umum Tahun 2029.

Analisis Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

Sun, 15 Mar 2026 00:00:00 +0000

Partai politik semestinya menjadi lembaga demokrasi yang akuntabel, namun banyak partai yang terperosok pada pengelolaan bersifat personalisasi. Personalisasi partai di era reformasi telah memberi dampak buruk bagi kelembagaan partai politik. Metode dan tujuan penelitian ini, diharapkan memberikan kontribusi pemahaman terhadap dampak buruk dari personalisasi partai secara kelembagaan, penelitian yang digunakan dengan cara kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi pustaka. Dari hasil penelitian ini, realitasnya ditemukan, partai-partai politik di Indonesia cenderung dalam situasi personalisasi, dalam bentuknya tokoh amat sentral menjadi penentu bagi partai. Oleh sebab itu, keberadaan figur ini akan menimbulkan ketergantungan yang sangat kuat dari partai terhadap sosok sentral tersebut.

Pemangkasan Transfer Ke Daerah Dalam APBN 2026 dan Tantangan Desentralisasi Fiskal: Studi Kasus Provinsi Riau

Syafira Nindya Putri , Ida Zubaedah, Ika Yuliasari — Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0000

Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 terjadi ketika pemerintah daerah masih memegang tanggung jawab utama atas pelayanan publik. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan penting bagi desentralisasi fiskal, yaitu bagaimana daerah mempertahankan kapasitas kebijakannya ketika sumber pembiayaan antarpemerintah dikurangi. Artikel ini mengkaji konsekuensi pemangkasan TKD 2026 terhadap desentralisasi fiskal, ruang fiskal, dan layanan dasar di Provinsi Riau. Riau dipilih sebagai kasus kritis karena memiliki basis ekonomi sumber daya alam, namun pemerintah provinsi serta kabupaten/kotanya masih mengandalkan transfer pusat. Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan menelaah dokumen kebijakan fiskal, informasi APBD Riau, peraturan, publikasi kebijakan, dan literatur akademik yang relevan. Hasil telaah memperlihatkan bahwa berkurangnya TKD menekan ruang fiskal Riau dan berpotensi memperkuat kecenderungan resentralisasi dalam hubungan keuangan pusat-daerah. Kerentanan antarjenis layanan tidak sama. Infrastruktur yang membutuhkan belanja modal memiliki risiko terbesar, sedangkan pendidikan, kesehatan, program pengurangan kemiskinan, dan administrasi publik menghadapi tekanan sedang sampai cukup tinggi sesuai dengan pilihan penyesuaian APBD. Dengan demikian, pemangkasan TKD dapat dinilai berdampak nyata pada kapasitas fiskal dan kebijakan Riau, tetapi belum dapat dijadikan bukti bahwa semua layanan publik telah menurun tanpa data realisasi sektoral dan indikator kinerja.

Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Di Jawa Timur

Jesika Y. Boangmanalu, Eka Wahyu Hidayat, Derajat Mahadi Sasoko — Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0000

Sistem informasi pemerintahan daerah berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas di Provinsi Jawa Timur serta mengidentifikasi hambatan dan strategi penguatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen, meliputi peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, data Badan Pusat Statistik, laporan Dinas Komunikasi dan Informatika, hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, serta pemberitaan media massa. Data dianalisis dengan mengkaji hubungan antara sistem informasi pemerintahan daerah, prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPBE, SIPD, portal PPID, dan layanan publik digital telah meningkatkan keterbukaan informasi, integrasi pelayanan, serta pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal dan merata. Hambatan yang ditemukan meliputi kesenjangan digital antarwilayah, fragmentasi sistem informasi, keterbatasan kompetensi aparatur, rendahnya kualitas pengelolaan informasi publik, ancaman keamanan siber, dan keterbatasan anggaran. Optimalisasi sistem informasi pemerintahan daerah memerlukan integrasi sistem, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan layanan PPID, pembaruan data secara berkala, peningkatan keamanan informasi, serta komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

Efektivitas Strategi Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Negeri 078481 Uluna'i Hiligo'o Kabupaten Nias

Suci R. Sirait, Amrul Natalsa Sitompul, Denny Ramdhanny — Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 078481 Uluna’i Hiligo’o, hambatan yang dihadapi, upaya optimalisasi, serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan Teori Efektivitas Steers sebagai landasan analisis yang didukung oleh konsep good governance, desentralisasi, dan otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nias telah menerapkan berbagai strategi, seperti peningkatan kompetensi dan pengawasan guru, pembangunan sarana dan prasarana, penyediaan rumah dinas guru, serta penguatan tata kelola pendidikan. Strategi tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran, motivasi belajar siswa, dan tata kelola sekolah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur, akses menuju sekolah, serta distribusi tenaga pendidik dan bahan pembelajaran yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, pemerataan fasilitas pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru agar peningkatan mutu pendidikan dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Transformasi Digital Pemerintahan Daerah: Dari E-Government menuju Invisible Bureaucracy

Eka Wahyu Hidayat — Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 +0000

Digitalisasi pemerintahan daerah di Indonesia sudah bergerak jauh dari sekadar layanan berbasis situs web, menuju penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi. Namun demikian, praktik e-government di banyak daerah pada umumnya masih terhenti pada digitalisasi prosedur administratif dan belum benar-benar bergerak ke arah birokrasi yang bekerja secara proaktif, otomatis, dan minim campur tangan manusia, kondisi yang dalam literatur terbaru mulai disebut sebagai invisible bureaucracy. Artikel ini adalah kajian konseptual yang mencoba memetakan pergeseran paradigma dari e-government konvensional menuju invisible bureaucracy dalam konteks pemerintahan daerah, sekaligus mengidentifikasi prasyarat kelembagaan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Berdasarkan sintesis literatur atas model evolusi pemerintahan digital, studi implementasi SPBE di berbagai daerah, dan laporan kebijakan mengenai birokrasi tak kasatmata, kajian ini menemukan bahwa transisi tersebut menuntut perubahan pada empat aspek yang berjalan beriringan: interoperabilitas data lintas instansi, kapasitas sumber daya manusia aparatur, kerangka regulasi yang adaptif, serta orientasi layanan yang berpusat pada peristiwa hidup warga, bukan sekadar prosedur birokrasi.

Integrasi Satu Data Indonesia dan Pemerintah Digital: Model Tata Kelola Data Lintas Instansi untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik

Eka Wahyu Hidayat, Amrul Natalsa Sitompul, Derajat Mahadi Sasoko — Sun, 21 Jun 2026 00:00:00 +0000

Fragmentasi data antarinstansi pemerintah masih menjadi kendala struktural dalam perumusan kebijakan publik berbasis bukti di Indonesia, meskipun kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) telah diberlakukan sejak 2019 untuk menstandardisasi tata kelola data pada seluruh tingkatan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi tata kelola data lintas instansi dalam kerangka SDI dan pemerintah digital, mengidentifikasi faktor penghambat integrasinya, serta merumuskan model tata kelola data lintas instansi yang dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi dokumen (desk research) yang memadukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menelaah regulasi, laporan capaian kinerja SDI, serta literatur akademik nasional dan internasional secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SDI masih terkendala oleh lemahnya kepemimpinan fasilitatif, ego sektoral antarlembaga, ketimpangan kapasitas kelembagaan daerah, serta interoperabilitas teknis yang belum merata, sehingga indeks capaian SDI di berbagai daerah masih berada pada kategori cukup. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model tata kelola data lintas instansi empat pilar, yakni penguatan kelembagaan dan regulasi, standardisasi dan interoperabilitas data, kolaborasi multipihak, serta pemanfaatan data untuk siklus kebijakan berbasis bukti yang mengintegrasikan prinsip Satu Data Indonesia dengan arsitektur pemerintah digital. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola data lintas instansi bukan sekadar persoalan teknis-infrastruktural, melainkan persoalan kelembagaan dan politik-birokrasi yang menuntut kepemimpinan kolaboratif untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih responsif, akurat, dan akuntabel.

Diplomasi Al-Qur’an Ala Iran

Subarno Wijatmadja — Fri, 03 Jul 2026 00:00:00 +0000

Tulisan ini membahas tentang pembacaan ayat-ayat suci al Qur’an dalam menyambut utusan para delegasi sebagai penghormatan terhadap almarhum Rahbar Ali Khameini. Data diperoleh dari account Facebook Subarno Wijatmadja dari bulan Februari hingga Juli 2026 dan dianalisa menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah ayat yang dibacakan berbeda-beda semangatnya dalam menyambut tamu, apakah itu untuk negara Muslim, kelompok perlawanan dan negara non Muslim. Pesan kepada negara Muslim diharapkan kembali pada al Qur’an, kelompok perlawanan agar tetap istiqanah dan negara non Muslim agar menjalin kerjasama yang harmonis. Pesan itu mencerminkan sikap Iran terhadap dunia internasional dalam masa perang melawan Amerika Serikat- Israel.